Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja di temukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun jga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asa umun pemerintahan yang layak. Dari optik hukum adminitrasi, kiranya di masa sekarang inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasikan dan mereposisi, serta merefungsionalisasi kedudukan hukum adminitrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya asas-asas umum pemerintahan yang layak, baik di pusat maupun di daerah sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan akan mengubah tatanan, instrumentasi, dan orientasi kehidupan penyelenggaraan pemerintahan menuju good government. Konsep good governmentdan good governanceyang marak didengungkan akhir-akhir ini pada intinya merupakan implemntasi asas negara hukum dan asa demokrasi. Hal ini berarti pengejawantahan good government dan good governance hanya mungkin ketika hukum adminitrasi berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika hukum adminitrasi tidak berfungsi, good government dan good governancehanya akan menjadi slogan atau sekedar menjadi komoditas politik. Sejalan dengan intervensi pemerintahan dalam hampir semua dimensi kehidupan warga negara, pemahaman terhadap norma-norma hukum adminitrasi menjadi penting bukan saja bagi aparatur pemerintahan, tetapi juga bagi warga negara dan tidak kalah pentingnya bagi para penegak hukum.