Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan ternyata tidak diikuti dengan kesiapan pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia layanan mengalami berbagai keterbatasan sumberdaya (manusia, teknologi, informasi, keuangan). Praktik kolaborasi merupakan alternatif pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat khususnya dalam mewujudkan kualitas pelayanan.Akan tetapi kolaborasi harus dibangun atas dasar kesepakatan, visi dan tujuan yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang berkolaborasi memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap kelanjutan kolaborasi. Dimensi utama yang harus diperhatikan dalam membangun kolaborasi adalah keterbukaan masing-masing aktor yang terlibat, sehingga masing-masing kolaborator memiliki pandangan dan pemahaman yang sama tentang tujuan dari kolaborasi.Buku ini belum sepenuhnya membahas manajemen kolaborasi khususnya dalam pelayanan publik. Namun buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan praktisi karena di dalam buku ini diuraikan tentang teori, konsep serta aplikasi manajemen publik kolaborasi dalam pelayanan publik. Serta dapat menjadi referensi dan pedoman pemerintah daerah dalam mendesain model pelayanan publik di daerah.